text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
IDP EXPO JUNE 2019 | Study Abroad: +62 21 806 44 300 | IELTS: +62 21 726 2335 | Ramadan Office HoursMon to Fri 08:00 – 16:00

Info Program Beasiswa LPDP Yang Harus Kamu Ketahui

Awal dari didirikannya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang disingkat LPDP adalah cita-cita Sri Mulyani Indrawati, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sri Mulyani ingin sekali memperbaiki Sumber Daya Manusia Indonesia dari ketertinggalan, agar SDM yang dimiliki Indonesia semakin baik dan mampu bersaing, serta tidak kalah dengan negara lain.

Harapan tersebut diungkapkan oleh Sekjen Kementerian Keuangan, Hadiyanto saat menyampaikan kata sambutan kepada alumni LPDP 2017, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Sejarah Pendirian Beasiswa LPDP

Harapan atau cita-cita besar Sri Mulyani sejalan dengan UUD 45. Di dalam undang-undang juga terdapat amanat mengenai alokasi dana untuk kepentingan pendidikan. Sekurang-kurangnya 20% dari dana APBN harus dialokasikan untuk kepentingan pendidikan, karena hal ini berkaitan erat dengan pembangunan, dalam hal ini pembentukan SDM yang tangguh.

Maka pada tahun 2010, pemerintah menyepakati Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dari sebagian dana APBN-P itu. DPPN tersebut dikelola dengan mekanisme endowment fund (dana abadi), yang dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum (BLU).

Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat kesepakatan mengenai pengelolaan DPPN dan pemanfaatan hasil pengelolaan. Yaitu, pengelolaan dilakukan oleh Kementerian Keuangan, sementara pejabat dan pegawai di dalamnya merupakan gabungan dari kedua kementerian.

Maka, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tanggal 28 Desember 2011, Menteri Keuangan saat itu Sri Mulyani Indrawati menetapkan Organisasi dan Tata Kelola LPDP, menjadi lembaga non eselon yang menanggungjawabi pengelolaan LPDP tersebut. Sedangkan organisasi tersebut melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun LPDP. Dewan Penyantun LPDP tersebut antara lain Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama.

Pada 2012, melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 18/KMK.05/2012 akhirnya LPDP ditetapkan sebagai instansi pemerintah, yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum.

Program Beasiswa yang Diadakan LPDP

Secara sederhana, program yang diadakan oleh instansi pemerintah LPDP ini adalah untuk jenjang pendidikan tinggi tingkat beasiswa S2 dan beasiswa S3. Hal inilah yang memang diutamakan sebagai langkah memperkuat pendidikan Indonesia agar tidak kalah saing di persaingan global. Banyak kalangan sarjana yang sangat berpotensi, namun karena terbentur biaya, maka mereka tentu lebih memilih masuk dunia kerja. Padahal jika diberi kesempatan mengembangkan kemampuannya, banyak dari lulusan S1 yang berpotensi dan menaruh minat pada pendidikan dan pengembangan kompetensi di bidangnya. Memang, konsekuensi dari keikutsertaan seorang peserta adalah bagaimana ia menerapkan ilmunya kelak di tengah masyarakat. Karena itulah yang sesungguhnya menjadi harapan penggagas dana pendidikan ini.

Adapun syarat umum bagi yang ingin menempuh Beasiswa LPDP yaitu:

  1. Warga Negara Indonesia
  2. Telah lulus studi S1 (program sarjana), atau S2 (program magister) dari:
  • perguruan tinggi di dalam negeri, yang terakreditasi oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi)
  • perguruan tinggi kedinasan dalam negeri
  • perguruan tinggi luar negeri yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
  1. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan / keilmuan / inovasi / budaya / kreasi.
  2. Memiliki karakter kepemimpinan, profesionalisme, nasionalisme, patriotisme, integritas, kepercayaan diri, kegigihan, kemandirian, kematangan mengelola emosi dan kemampuan beradaptasi.
  3. Menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa:
  • Pelamar bersedia kembali ke Indonesia selesai studi
  • Pelamar tidak sedang menerima dan tidak akan menerima beasiswa dari sumber lain
  • Pelamar tidak sedang dalam status melanggar hukum ataupun mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila
  • Pelamar tidak terlibat dalam tindakan yang melanggar kode etik akademik
  • Selalu mengabdi demi kepentingan bangsa Indonesia, setia kepada NKRI dan sanggup memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh LPDP
  • Pelamar menyampaikan data dengan benar, sesuai dokumen asli. Serta bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku jika dokumen tersebut tidak sah.
  1. Bagi yang sedang terikat pekerjaan telah mendapatkan izin dari atasan
  2. Menyertakan surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba. Bagi peserta untuk beasiswa luar negeri melampirkan surat keterangan tambahan yang menyatakan bebas TBC, dari dokter Rumah Sakit Pemerintah.
  3. Mendapat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau atasan di pekerjaan, untuk mengikuti program ini
  4. Memilih program studi dan perguruan tinggi yang sesuai dengan ketentuan LPDP
  5. Menulis essay sepanjang 500 – 700 kata, dengan tema: “Kontribusiku bagi Indonesia: kontribusi yang telah, sedang dan akan saya lakukan untuk masyarakat / lembaga / instansi / profesi komunitas saya” dan “Sukses terbesar dalam hidupku”.
  6. Jika terdapat pemalsuan data maka bersedia dinyatakan gugur dari LPDP
  7. Membawa SKKB / SKCK dari kepolisian pada waktu seleksi wawancara

Selain syarat umum di atas, terdapat juga sejumlah syarat khusus bagi pelamar beasiswa S2 dan S3. Syarat khusus tersebut secara keseluruhan berkaitan dengan kepentingan syarat akademik yang perlu dipenuhi peserta, seperti poin minimum mengenai kemampuan berbahasa Inggris, usia, dan waktu pelaksanaan kuliah.

Syarat umum yang ditawarkan kepada calon pelamar berkaitan dengan proses pelaksanaan dan masa setelah program beasiswa bagi peserta yang terpilih. Tentunya poin-poin tersebut sangat erat dengan nilai moral, yang pastinya harus menjadi perhatian penuh dan disadari para peserta sejak akan melamar.

Syarat yang sudah ditandatangani dengan kesadaran tentunya menjadi semacam kontrak, sehingga tiap peserta yang menyanggupinya harus mematuhi sejumlah konsekuensi tersebut di masa yang akan datang, meskipun sudah selesai menempuh program beasiswa yang mereka harapkan.

Aturan yang Diperketat bagi Penerima Beasiswa

Namun demikian bukan berarti tidak ada semacam oknum dari sekian banyak peserta program, yang mementingkan keinginannya sendiri, yaitu menempuh jenjang pendidikan lanjutan tanpa mementingkan tujuan utama pemerintah. Hal ini sudah pasti mengundang respon kecewa.

Namun selain itu, ada langkah-langkah yang benar-benar dilakukan dalam upaya meminimalisir kerugian karena “penyelewengan” perjanjian tersebut. Di antaranya, pemerintah kini menggunakan jasa debt collector untuk memastikan para peserta yang lari ke luar negeri mengembalikan kerugian yang mereka timbulkan.

Bahkan tidak tanggung-tanggung, penggantian dana tersebut bisa mencapai hingga Rp4 miliar per orang. Jumlah yang terlalu besar jika harus ditanggung oleh orang yang secara ekonomi memang belum sanggup.

Tapi pada kenyataannya, peluang atau celah sekecil apapun untuk berbuat nakal selalu dimanfaatkan. Maka pemerintah kian mempertegas peraturannya. Bahkan bagi oknum yang berpura-pura kembali ke Indonesia setelah masa pendidikan, tapi ternyata hanya sebentar saja demi mengecohkan pengawasan.

Sudah jelas sekali dari poin-poin yang ditawarkan kepada calon pelamar, bahwa harapan dari program beasiswa LPDP adalah mewujudkan visi pemerintah, yaitu Sumber Daya Manusia Indonesia yang unggul. Masih banyak instansi di Indonesia yang kekurangan SDM berkualitas. Pastinya pemerintah mengharapkan sekali kontribusi dari para peserta program beasiswa, yang sudah selesai menempuh program pendidikan lanjutan tersebut untuk kembali berkarya di Indonesia, tanah ibu pertiwi.

Harap diingat bahwa jenis, persyaratan, dan nilai beasiswa luar negeri dalam halaman ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dan mungkin saja artikel ini belum mendapatkan pembaharuan terkini yang sesuai dengan perubahan tersebut. Hubungi kantor IDP Education untuk informasi lebih lengkap dengan mengisi form yang ada di halaman ini!

*IDP adalah konsultan pendidikan luar negeri, dan IDP bukanlah lembaga pemberi beasiswa maupun bekerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Jika Anda memerlukan beasiswa penuh (full scholarships), Anda bisa langsung menghubungi LPDP. Jika Anda membutuhkan Letter of Acceptance (LoA) dari universitas di Australia, Inggris, Irlandia, Amerika Serikat, Kanada, dan Selandia Baru sebagai syarat beasiswa, konselor IDP Education dapat memandu Anda untuk mendapatkan LoA tersebut.

Mohon pilih jenjang studi yang diinginkan

Masukkan jurusan, pilih dari daftar atau lakukan pencarian

  • Mulai ketik, pilih dari daftar, atau lakukan pencarian

  • Masukkan jurusan, pilih dari daftar atau lakukan pencarian

Silahkan tulis dan pilih institusi

  • Masukkan minimal 3 karakter nama program studi dan pilih dari daftar

  • Masukkan nama universitas atau sekolah dan pilih dari daftar